Kerjasama BKKBN-TNI Erat, Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Optimistis Capai Target

TNI juga melibatkan secara aktif organisasi persatuan isteri anggota TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dibawah koordinasi Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di daerah-daerah prioritas.

Dharma Pertiwi TNI bersama BKKBN terus menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Dalam kurun waktu satu bulan, sudah ada 6 daerah prioritas yang sudah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi Bandung (Provinsi Jawa Barat), Medan (Provinsi Sumatera Utara), Banda Aceh (Provinsi Aceh), Mojokerto di Provinsi Jawa Timur, Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kendari di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan roadshow meliputi sosialisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman yang mendukung gizi seimbang, bantuan bibit tanaman, pelayanan KB gratis (MOW, MOP, IUD, Implant), demo memasak di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dan penyerahan bantuan untuk masyarakat berisiko stunting.

Dalam demo memasak untuk menu atasi stunting berdasarkan resep masakan yang dimiliki Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Resep masakan ini telah dijadikan buku yang disusun dan ditulis oleh Wakil Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu. Bukunya berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil; untuk Generasi Emas Indonesia.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia di atas ambang batas toleransi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, yakni 24,4 persen. WHO memberi toleransi prevalensi stunting di bawah 20 persen.

Presiden Joko Widodo telah memberi target percepatan penurunan stunting dengan prevalensi 14 persen pada 2024.

Ada 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%), Kalimantan Selatan (30%), Kalimantan Barat (29,8%), Jawa Barat (24,5%), Jawa Timur (23,5), Jawa Tengah (20,9%), Sumatera Utara (25,8%), dan Banten (24,5%).

Dari 12 provinsi tersebut, 7 provinsi diprioritaskan karena prevalensi stunting yang tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Lima provinsi diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang banyak, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.