• Sabtu, 26 November 2022

DPRD Banten Membentuk Pensus Memulai Lakukan Raperda

- Rabu, 23 November 2022 | 11:00 WIB

Edisi.co.id - DPRD Banten membentuk panitia khusus (Pansus) untuk memulai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemprov Banten, dalam paripurna di gedung DPRD Banten di Serang.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada ibu bapak di DPRD untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan fungsinya, budgeting, legislasi dan pengawasan," kata Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri paripurna tersebut.

Baca Juga: DPRD Kota Depok Resmi Setujui Raperda APBD 2023

Dari dokumen raperda tersebut yang merupakan hasil koreksi rapat-rapat Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banten sebelum draf raperda tersebut secara resmi diajukan ke DPRD Banten, diketahui bahwa akan ada sedikitnya delapan pos jabatan kepala dinas dan kepala badan di Pemprov Banten yang akan hilang bila raperda tersebut jadi disahkan.

Secara keseluruhan ada 66 pos jabatan setingkat eselon dari mulai eselon 2 hingga eselon 4 yang akan hilang.

“Draf kajian yang terbaru hasil pembahasan di Bapemperda yang kemudian diajukan untuk dibahas DPRD itu ada 8 pos jabatan eselon 2 yang akan hilang. Kalau total itu ada 66 jabatan eselon dari 2 sampai 4 yang akan hilang,” kata Plt Biro Irganisasi Deni Hermawan usai mengikuti rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nawa Said Dimyati itu.

Hilangnya pos-pos jabatan tersebut kata Deni, dipastikan akan mengefesiensikan anggaran belanja pegawai seperti misalnya anggaran untuk membayar tunjangan kinerja para pejabat eselon. Deni mengatakan, hilangnya pos-pos jabatan eselon tersebut tidak berdampak langsung terhadap posisi orang per orang pejabat eselon yang sekarang menjabat.

“Jadi semua pejabat eselon 2 yang sekarang ada misalnya itu memiliki probabilitas yang sama untuk menempati pos jabatan yang tersedia nantinya. Begitu juga untuk pejabat eselon 3 dan 4,” katanya.

Berdasarkan draf raperda tersebut kajian terbaru tersebut akan ada penggabungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menjadi satu dinas yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. Sehingga menyebabkan akan dua pos jabatan kepala dinas yang hilang.

Berikutnya, penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menjadi satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyebabkan satu pos jabatan kepala dinas hilang.

Halaman:

Editor: Rohmat Rospari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Cianjur di Guncang Gempa Lagi Jum'at (25/11)

Sabtu, 26 November 2022 | 13:45 WIB

PT Waskita Karya Menjual Sejumlah Tol di Indonesia

Jumat, 25 November 2022 | 13:30 WIB

Kualitas IndoVac Bersaing dengan Vaksin Buatan AS

Jumat, 25 November 2022 | 13:15 WIB

Raperda APBD Kota Cirebon 2023 Telah Disetujui

Jumat, 25 November 2022 | 11:15 WIB

Inspektorat Kabupaten Cilacap Gelar Pengawasan Daerah

Jumat, 25 November 2022 | 11:00 WIB

Pelajar Yang Pukuli Nenek di Tapsel Dijerat Pidana

Kamis, 24 November 2022 | 15:30 WIB

BTS Sinyal di Cianjur Belum Normal

Kamis, 24 November 2022 | 15:00 WIB

Peresmian UMP di Undur

Kamis, 24 November 2022 | 14:30 WIB

Website Presiden RI Tidak Bisa di Akses

Kamis, 24 November 2022 | 14:00 WIB

Polri Periksa Pejabat BPOM

Kamis, 24 November 2022 | 13:45 WIB

Korban Gempa Cianjur Bertambah

Kamis, 24 November 2022 | 13:30 WIB
X