Edisi.co.id - Tagar #MenujuNegaraOtoriter menjadi tranding di Jagat Twiiter. Tercatat pada Selasa 21 Juni 2022 hingga pukul 9.50, 2. 408 ribu orang mengetwiit dengan #MenujuNegaraOtoriter.
Tagar #MenujuNegaraOtoriter tranding terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai anti demokrasi.
Seperti diketahui Komisi III DPR RI telah memasukan RUKHP dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2022-2024. Dan rencananya RUKHP ini akan diselesaikan DPR RI pada masa sidang ke- V tahun 2022.
Sejumlah kalangan mengkritisi RUKHP ini, salah satunya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut AJI mengindentifikasi 14 pasal dalam RUKHP ini berpotensi mengancam kebebasan Pers Indonesia.
AJI dalam siaran persnya seperti yang dilansir dari laman webnya aji.or.id melihat pembahasan RUU KUHP tidak transparan. Sebab publik publik belum mendapatkan draft RUU KUHP terbaru meski DPR RI dan pemerintah telah melakukan pembahasan pada akhir Mei lalu.
Baca Juga: Berikut Jadwal SIM Keliling Polres Metro Bekasi Kota, Dimana
AJI mencatat setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers yang dibahas dalam draft RUU KUHP tahun 2019. Pasal-pasal itu membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena terlihat dengan mudah untuk dipidanakan. Antara lain mengatur soal tindakan-tindakan seperti: “menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum”.
Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden:
Pasal 218
Artikel Terkait
Terkait Kasus Reynhard Sinaga, AILA Desak DPR Sahkan RKUHP
Dr Ujang Komarudin: 22 Tahun Reformasi Bukan Demokrasi yang Terkonsolidasi tapi Oligarki dan Dinasti Poltik yang Terkonsolidasi
Berharap KAHMI Terus Kawal Perjalanan Demokrasi Indonesia
Usman Hamid: Tiga Periode Jabatan Presiden Semakin Ciderai Demokrasi
17 Tahun Kematian Munir, 100 Tokoh Demokrasi Desak Presiden Joko Widodo Tuntaskan Kasus Munir
Public Virtue Desak Presiden Cegah Regresi Demokrasi Lebih Jauh
Yusril Gugat AD-ART Partai Demokrat, Rachland: Alih-alih Kampiun Demokrasi Yusril adalah Kuku Tajam Politik
Kesadaran Berkonstitusi Menentukan Kualitas Demokrasi