"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.
Baca Juga: Feeder tol Dharmasraya-Rengat Berfungsi Memperlancar Jalur Transportasi Belum Akan Dibangun 2023
Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.
Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.
Artikel Terkait
PKS Menjadi Sorotan Dalam Perpolitikan Nasional Menuju Pemilu 2024
Tahun Politik 2024, Muhammadiyah Harapkan Suasana Pemilu Berbeda Dengan Tahun 2019
5 Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi Pemilu 2024
Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Jakarta Utara Hadir dan Siap Mengawal Pemilu
Ternyata, Ini Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024
Projo Soroti Banyaknya Elite Politik yang Mengatakan Isu Pengunduran Pemilu
MoU dengan KPU, Kapolri: Jaga Persatuan Kesatuan di Pemilu 2024 Syarat Mutlak