• Rabu, 19 Januari 2022

Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Bamsoet Desak Satgas Berantas Pinjol Ilegal yang Diduga Pencucian Uang

- Minggu, 29 Agustus 2021 | 07:44 WIB
Foto: Dok MPR RI
Foto: Dok MPR RI

Edisi.co.id, Jakarta - Semakin maraknya aplikasi pinjaman online alias pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Bamsoet sangat mendukung langkah Satgas Waspada Investasi antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) yang telah berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online illegal. 

Ia menduga pinjol merupakan praktik pencucian uang dan penghindaran pajak dari bandar atau pemilik modal dibalik pinjol atau investasi ilegal ini.

Menurut Bamsoet tindakan tegas dari Satgas Waspada Investasi perlu terus ditingkatkan, mengingat hingga kini masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban melakukan bunuh diri akibat tekanan jeratan pinjaman online ilegal.

Baca Juga: Tutup Sentra Vaksinasi, Presdir JNE: Bersyukur Angka Vaskinasi di Sentra Vaksinasi JNE Melebihi Target. 

"Terlebih di tengah suasana pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, maupun menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, karena terjepit kebutuhan dana darurat untuk menyambung hidup, tidak jarang masyarakat terpaksa mencoba mencari pinjaman melalui pinjaman online ilegal. Mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online ilegal bukan semata karena kurangnya edukasi kepada mereka, melainkan juga lantaran lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan pinjaman online ilegal masih leluasa melakukan operasinya," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (28/8/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, modus operandi pinjaman online ilegal selain mengenakan bunga yang sangat tinggi serta debt collector yang mengintimidasi korban. Tidak jarang mereka juga melakukan pencurian data dari ponsel korban. Tindakan tersebut seharusnya dengan mudah bisa ditelusuri dan diambil tindakan hukum. Jangan sampai ada kesan negara melalui kementerian/lembaga dengan kewenangan yang dimiliki, terkesan melakukan pembiaran terhadap keberadaan pinjaman online ilegal.

"Kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal ini jangan dipandang kejahatan lokal semata. Ini sudah menjadi kejahatan transinternasional yang melibatkan sutradara dan penyandang dana dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem security ciber di Indonesia, kejahatan perlindungan konsumen, dan kejahatan kerahasiaan data," tandas Bamsoet.

Baca Juga: Ketum Asperindo Imbau Perusahaan Naungannya Bantu Pemerintah Agar Gelar Sentra Vaksinasi Covid-19 

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut laporan Himpunan Advokat Muda (HAMI), dalam sehari mereka menerima ratusan laporan masyarakat yang terjeral pinjaman online ilegal. Karenanya, Polisi harus bergerak cepat menindak pinjaman online ilegal. Kominfo juga harus meminta pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi pinjaman online ilegal dari appstore dan playstore. Karena masyarakat memandang aplikasi pinjaman online yang ada di appstore dan playstore adalah legal/resmi.

Halaman:

Editor: Henry Lukmanul Hakim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ITB Ciptakan Bensin, Sukses Uji Coba

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB

'Nusantara' Menjadi Nama Ibu Kota Baru

Selasa, 18 Januari 2022 | 15:03 WIB

Puluhan Rumah di Jember Tergenang Banjir

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:15 WIB

PTM 100% Kasus Covid19 Meningkat

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:35 WIB

Viral! Gus Arya Menantang Tuhan, Menggema di Medsos

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:16 WIB

Pelajar Bantul Ditemukan Tewas di Dasar Sungai Oya

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:22 WIB

WASPADA! Virus Covid-19 di Depok Mulai Meningkat

Senin, 17 Januari 2022 | 19:48 WIB
X