Edisi.co.id- Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras bagi 16 juta masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena anggaran sebesar Rp16,6 triliun akan dialihkan terlebih dahulu ke Perum Bulog guna menyerap tiga juta ton beras dari petani.
Kebijakan Pengalihan Anggaran untuk Stabilitas Harga Gabah
Menurut Arief, langkah ini bertujuan agar Bulog memiliki dana yang cukup untuk membeli gabah petani di awal musim panen.
Baca Juga: Pelaksanaan MBG di Papua Diwarnai Ancaman Pembakaran Sekolah oleh OPM, TNI/Polri Siap Diturunkan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menyerap hasil panen dalam negeri guna menjaga keseimbangan pasar.
"Pemindahan anggaran ini memastikan Bulog memiliki kas yang cukup untuk melakukan penyerapan. Ini adalah perintah langsung Presiden," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 4 Februari 2025 kepada media.
Arief menambahkan bahwa penghentian sementara bantuan pangan beras dilakukan selama Januari dan Februari 2025 guna meningkatkan harga gabah petani.
Jika beras bantuan terus disalurkan saat musim panen, dikhawatirkan akan menyebabkan harga gabah turun dan merugikan petani.
Keseimbangan Pasar dan Dampaknya terhadap Petani
Arief menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen, melainkan hanya sementara hingga kondisi pasar stabil.
"Fokusnya sekarang adalah menyeimbangkan sektor hulu dan hilir agar petani tetap mendapatkan harga yang layak," jelasnya.
Pemerintah ingin memastikan bahwa harga pembelian gabah petani setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan bahwa bantuan pangan akan kembali disalurkan setelah panen raya selesai.
"Bukan dihentikan total, hanya ditunda karena kita sedang berada di musim panen. Jika bantuan tetap diberikan saat ini, harga beras di pasar bisa anjlok dan merugikan petani," kata Zulhas pada Selasa 4 Februari 2025.
Artikel Terkait
DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Supian Suri-Chandra Rahmansyah Sebagai Walikota-Wakil Walikota Depok 2025-2030
Jawa Barat Berkomitmen Pertahankan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
Bukan Makan Gratis, Pelajar di Papua Lakukan Aksi Damai Memilih Pendidikan Dibanding MBG, Mendikdasmen: Masih Banyak Evaluasi untuk Penyempurnaan
Presiden Prabowo Ingin Wujudkan Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Ajak Orang-orang di Kabinet untuk Berani Mengoreksi Diri
Pelaksanaan MBG di Papua Diwarnai Ancaman Pembakaran Sekolah oleh OPM, TNI/Polri Siap Diturunkan