Menyoroti Dedi Mulyadi yang Ungkap Jabar Perlu Mulai Investasi Fiskal hingga Target Besar Infrasturuktur di Bawah Kepemimpinannya

Selain melempar pujian kepada Bey sebagai pendahulunya, Dedi juga mengungkap target program prioritasnya agar dapat rampung pada satu tahun pertama di bawah kepemimpinannya.

2. Tahun Pertama Dedi Mulyadi di Jabar: Belanja Modal

Dedi menuturkan dalam kesempatan yang sama, keyakinannya terhadap kerangka kerja di tahun pertama dapat direalisasikan oleh pemerintahannya.

Pentolan anyar di Jabar itu menuturkan tahun-tahun pertama itu sebagai 'Belanja Modal Tahun'.

"Itu tercakup dalam kerangka kerja yang pertama di tahun 2025 dan tahun 2026 serta sisa setengah dari 2027, saya menyebutnya tahun belanja modal tahun," terang Dedi.

Belanja modal yang dimaksud olehnya, yakni berupa infrastruktur jalan di Jawa Barat hingga ruang kelas di bidang pendidikan.

"Jalan provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025 sisanya 10 persen di 2026," sebut Dedi.

"Ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas juga harus selesai pada tahun ini. Termasuk sekolah-sekolah yang hari ini tanah-tanahnya masih milik orang lain bangunannya, milik orang lain harus selesai pula pada tahun ini," tambahnya.

3. Dedi Mulyadi: Jabar Tak Boleh Terus Menerus 'Buang Uang'

Dalam kesempatan yang sama, Dedi menyoroti pemerintahan Jabar di bawah kepemimpinannya, tidak boleh 'menghamburkan' uang dan lebih berfokus untuk memberi manfaat kepada warga setempat.

"Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang, membuang uang, membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap," sebut Dedi.

"Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit (manfaat) yang harus dirasakan oleh publik. Enggak boleh begitu lagi," lanjutnya.

Eks Bupati Purwakarta itu juga mengungkap target pemerintahannya yang akan berinvestasi fiskal seiring dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur di Jabar.

"Karena itu di 2026, 2027, 2028 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal," terang Dedi.

"Investasinya tidak boleh lagi dalam MD BUMD yang kemudian BUMD itu menahan devidennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun," tandasnya.***