Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Kader Muda PERSIS: Statemennya Nodai ke Bhinekaan dan Keberagaman Beragama

Edisi.co.id, Bandung - Kader muda Pimpinan Pusat Persatuan Islam Dr. Latif Awaludin menanggapi pernyataan Menag Yaqult Cholil Qoumas yang menyatakan Kemenag Hadiah Negara untuk NU, Bukan Umat Islam.

“Ia menilai pernyataan ini secara spesifik ahistoris, justru sebaliknya Kementrian Agama itu diususlkan oleh kelompok Islam modernis. Terutama dari kalangan Muhammadiyah,” kata Dr. Latif, dikutip dari persis.or.id, Ahad (24/10/2021).

Diterangkan oleh Dr. Latif terbukti Menteri Agama pertama adalah H. M Rasyidi, beliau adalah kelompok Islam modernis alumni Al-Azhar dan alumni Francis dan tentunya H. M Rasyidi adalah tokoh Muhammadiyah.

Baca Juga: Hari Santri Nasional, Waketum PERSIS: Maknai Sebagai Spirit Pewaris Perjuangan dan Semangat Isi Kemerdekaan

Sepengetahuan saya, kementerian Agama adalah bentuk kompromi antara sistem negara apakah Indonesia sekuler atau negara agama.

“Maka Kemenag ini sebagai jaminan kepentingan umat Islam dan akhirnya berkembang menjadi kepentingan seluruh umat beragama itu dijaga dalam kementrian agama,” ucap Dr. Latif.

Menurutnya, jika ada yang mengklaim bahwa Kemenag adalah khusus untuk NU itulah pernyataan yang tidak tau sejarah. Dan tentu pernyataan ini sangat disayangkan tercetus diera yang sangat menghargai keberagaman beragama, modernisasi beragama, dan diera plularis serta menghargai keberagaman ke Bhinekaan.

Baca Juga: Anwar Abbas Minta Kementerian Agama Dibubarkan, Karena Membuat Gaduh

“Pernyataan ini termasuk fanatik dan berbahaya bagi keberlangsungan hidup beragama di Indonesia,” ujarnya.

Seharusnya, Dr Latif yang juga mantan ketua HIMA PERSIS menjelaskan pernyatan ini tidak disebarkan luaskan, dikampanyekan. Karena ini megganggu serta mencederai keberlangsungan kehidupan keberagamaan dan tidak mengahargai kelompok-kelompok Islam yang plural.

“Jadi Kemenag ini bukan hadiah untuk kelompok tertentu melainkan komitmen bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler tetapi negara yang berumat beragama. Maka otomatis kemenag ini milik siapapun,” paparnya.

Baca Juga: Gagasan Prof. Dadan, Siswa SMP PCI Dalam Waktu Dekat Akan Belajar Bersama Profesor, Doktor, dan Praktisi

Ia memandang Pernyatan Kemenag bukan sebagai seorang negarawan, justru mewakili kelompok. Sudah tidak patut sebagai negarawan. Dan ini contoh yang tidak baik untuk kenegarawan kedepan.

Dampak dari pernyataan Menag ini akan timbul pernyatan yang sama dari kementrian lainnya. Contoh, Kementrian Pendidikan itu milik Muhammadiyah, Kementrian Pariwisata milik orang Bali. Contoh lainnya lagi kata Dr. Latif adalah Kementrian Kelautan harus dari orang Timur atau contoh lain Mendagri harus Nasionalis tulen bukan kelompok Islam.

“Kalau petanya seperti ini maka akan menjadikan negara ini terpecah-pecah dan kampanye ke Bhinekaan serta keberagaman beragama akan ternodai oleh statement-statement seperti ini,” tuturnya.