Oleh : dr. TIFAUZIA TYASSUMA, M.Sc.
Edisi.co.id - Mencermati dan menghayati apa yang saya rasakan selama ini, saya merasa perlu menyampaikan pandangan pribadi berikut:
1. Saya menduga terdapat upaya untuk membungkam kerja ilmiah saya melalui proses hukum yang diarahkan secara tidak wajar. Bila kritik akademik diperlakukan sebagai ancaman, ini merupakan kemunduran serius bagi kebebasan berpikir di negeri ini.
2. Saya melihat adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan oleh institusi, melainkan oleh oknum yang memanfaatkan kekuasaan negara. Perilaku demikian tidak hanya merugikan saya secara pribadi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
3. Saya menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun tidak boleh dibiarkan menjadi budaya. Negara harus mampu membedakan antara kritik ilmiah dan tindakan kriminal — dua hal yang tidak dapat dicampuradukkan.
4. Saya tidak gentar, karena kebenaran ilmiah tidak bisa dipadamkan oleh tekanan politik maupun aparat yang bekerja di luar rel profesionalisme. Tekanan seperti ini justru memperkuat keyakinan saya bahwa ruang intelektual bangsa sedang diuji.
Baca Juga: Siap Layani Angkutan Nataru, KAI Daop 6 Yogyakarta Gelar Rampcheck Pastikan Seluruh Aspek Optimal
5. Saya berharap agar institusi negara kembali kepada marwahnya: menjaga jarak dari kepentingan personal, dan membuktikan bahwa proses ini bukan alat untuk menyerang pihak yang bersuara. Bila hukum ditegakkan secara adil, bangsa ini masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya.
“Kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir adalah bentuk bunuh diri moral bagi sebuah bangsa.”— dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc
Tim Hukum Pendamping
1. Dr. H. Muhammad Taufik, S.H., MH.
2. Ahmad Wirawan Adnan, S.H., M.H.
3. Achmad Michdan, S.H.
4. Dr. M. Fadlil Nasution, S.H., M.H.