Indonesia Tak menjadi "Pasien IMF" dari Saran Ekonomi

Edisi.co.id -  Menjelang awal tahun 2023, ancaman resesi ekonomi global mengintai banyak negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada 28 negara yang sedang mengantre untuk meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi perekonomian sangat dinamis, sehingga perlu penguatan fundamental ekonomi agar indonesia tidak masuk jadi "pasien" IMF. 

Pengukuran fundamental ekonomi tersebut di antaranya didasarkan pada, pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup baik pada kuartal ke II 2022 yakni, 5,44 persen year on year (YoY). 

Baca Juga: Peninggalan kolonial Belanda, Sejumlah Daerah di Indonesia juga dihiasi oleh bangunan yang ditinggalkan bangsa

Meski begitu, menurut dia Pemeirntah perlu mengejar ketertinggalan, karena pesaing di wilayah ASEAN seperti Vietnam dan Filipina masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7,7  persen dan 7,4 persen pada kuartal yang sama. 

Kedua, cadangan devisa Indonesia sampai September 2022 sebesar 130,8 miliar dollar AS, masih relatif tinggi meski ada koreksi. Akan tetapi, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka rasio cadangan devisa sebesar 8,4 persen. Berdasarkan data tersebut, Bhima mengatakan perlu adanya dorongan agar kemampuan dalam intervensi stabilitas kurs rupiah semakin baik. 

Ketiga, perlindungan sosial terhadap PDB baru mencapai 2,5 persen pada 2023 mendatang. Sementara dibutuhkan setidaknya 4-5 persen rasio anggaran perlindungan sosial untuk menahan lonjakan angka kemiskinan baru akibat resesi dan inflasi. 

Baca Juga: Tempat Belanja dan Tempat WIsata di Yogyakarta yang paling murah meriah

Keempat, di bidang pangan peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index tahun 2022 menempatkan Indonesia di posisi ke 63 dunia jauh lebih rendah dibanding Turki, Vietnam bahkan Rusia. 

Bhima menyarankan agar Pemerintah melakukan percepatan koordinasi kebijakan dalam rangka antisipasi resesi maka sebaiknya dibentuk paket kebijakan khusus. 

Kebijakan tersebut di antaranya, relaksasi pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen, penambahan alokasi dana perlinsos, bantuan subsidi bunga lebih besar bagi umkm, subsidi uang muka ditambah untuk properti, hingga subsidi upah bagi pekerja sektor informal.