Baca Juga: Jamaah Masjid Al Akbar Gelar Tadabur Alam di ISTC Sukabumi, Perkuat Iman dan Persaudaraan
Dalam pelayanan, peralatan berat untuk evakuasi, dan angkutan darat, laut, dan udaranya yang sering dipertontonkan pada hari-hari besar militer dan kepolisian, juga perlu dikerahkan bila dibutuhkan.
Hal lain yang menjadi perbincangan serius dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) adalah bagaimana kualitas kepedulian dan keadilan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi bencana dan memberi perlindungan kepada rakyat.
Sebab ketika layanan berkeadilan untuk semua tidak bisa terwujud, dan kepedulian terhadap manusia dan kemanusiaan dengan berbagai latar belakang juga tidak memuaskan, maka pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dianggap gagal dalam memberi perlindungan terhadap bangsa.
Apalagi pemerintah juga harus bertindak adil dalam menangani kasus perusakan lingkungan di Sumatera. Kerusakan lingkungan di kawasan hutan di pegunungan Bukit Barisan yang diduga memperparah dampak ketika terjadi hujan lebat, banjir dan longsor.
Ribuan bahkan mungkin jutaan kayu gelondongan yang diduga hasil pembabatan hutan, terbawa air bah dan menghantam banyak tiang jembatan dan rumah-rumah penduduk.
Tantangan yang dihadapi pemerintah, khususnya penegakan hukum baik yang berada dalam tugas pokok di lembaga kementerian maupun lembaga hukum sendiri adalah melakukan pengusutan tuntas. Para tersangkanya harus diadili.
Penegak hukum harus tegas terhadap siapa saja yang terlibat perusakan hutan. Harus ditindak siapa saja di balik perusakan hutan.
Selidiki, umumkan, dan diadili. Apakah ada oknum-oknum yang turut menjadi mata rantai penyebab kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, dan memberi dukungan kegiatan illegal logging, maupun penggundulan hutan berizin, semua harus diusut.
Inilah saatnya Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat dan tegas terhadap pembalakan liar. Prabowo yang terus menggaungkan nilai-nilai kebangsaan tidak boleh kalah dengan mafia pembalakan hutan, terutama di Kawasan Hutan Bukit Barisan. Soalnya hingga saat ini belum ada pernyataan resmi presiden mengenai pembalakan liar sebagai salah satu penyebab pemicu banjir bandang.
Jangan sampai anak-anak dan cucu kita kelak akan menanggung dampak pembalakan liar ini karena pembiaran pemerintah. Sekelas menteri tampaknya tak kuasa mengatasi pembalakan hutan di Kawasan Hutan Bukit barisan yang kian hari kian tergerus.
Ayo Presiden. Ditunggu langkah raksasanya untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda bangsa ini. Jangan ragu. Rakyat berada di belakang presiden. Semoga.