Kegagalan Demokrasi Terpimpin Soekarno
Pada bulan Juli 1959, Presiden RI Soekarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden dan resmi membubarkan parlemen.
Penetapan konstitusi itu mendapatkan dukungan penuh dari kalangan PKI yang berada di kalangan pemerintahan RI.
Selain itu, PKI juga berperan dalam memperkuat angkatan bersenjata Indonesia melalui mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting.
Sistem 'Demokrasi Terpimpin' yang dijalankan Soekarno mendapatkan dukungan dari kalangan pemimpin PKI.
Hal itu karena dianggap memperlancar konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), sebuah konsepsi persekutuan yang diusung oleh PKI untuk sistem pemerintahan di Indonesia.
Namun, konsepsi itu nyatanya tidak direalisasikan dalam sistem demokrasi terpimpin, dan menyebabkan kerjasama para pemimpin PKI dan kaum borjuis (kelas sosial menengah ke atas) di Indonesia gagal menekan pergerakan independen petani dan buruh.
Sistem demokrasi terpimpin juga menemui jalan buntu akibat adanya campur tangan PKI dengan kepentingan persekutuannya sendiri di dalam tubuh pemerintahan Soekarno.
Kegagalan demokrasi terpimpin juga ditandai dengan masalah-masalah ekonomi seperti pendapatan ekspor yang menurun dan inflasi yang melambung tinggi kala itu.
Penawaran Persenjataan 'Cuma-Cuma' dari Tiongkok
Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik munculnya gerakan G30S/PKI, bermula ketika menteri Luar Negeri (Menlu) RI zaman itu, Subandrio, melakukan kunjungan ke Tiongkok, pada tahun 1960.
Kunjungan Subandrio itu didasari oleh kalangan elit PKI yang mengajukan permohonanpenambahan persenjataan militer RI kepada Soekarno, dengan alasan demi ‘kepentingan kepentingan bersama’.
Kunjungan itu menunjukkan adanya penawaran persenjataan militer dari Perdana Menteri tiongkok Zhou Enlai, dengan menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung secara cuma-cuma untuk kepentingan militer di Indonesia.
Kemudian, Subandrio melaporkan penawaran Zhou itu ke Presiden Soekarno. Namun, sang presiden RI itu tidak kunjung mengambil keputusan terkait penawaran tersebut, hingga membuat para pemimpin PKI merasa tidak dianggap keberadaannya.
Suasana Saling Curiga Antara Militer dan PKI
Artikel Terkait
Pendaftaran PPPK 2024 Segera Dibuka, Ini Cara Daftarnya
Hari Kesaktian Pancasila Diperingati Setiap 1 Oktober, Apakah Libur?
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya
Pansus Angket Haji Terbitkan Lima Rekomendasi, Ini Tanggapan Kemenag
Baca Surat Al Fatihah Diiringi Musik, MUI: Pelanggaran Syariat