6 Fakta Sejarah G30S/PKI, Salah Satunya Suasana Saling Curiga Antara Militer dengan PKI

Pada awal 1965, kalangan pemimpin PKI memberikan gagasan kepada Presiden Soekarno terkait 'Angkatan Kelima' yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik indonesia (ABRI).

Namun, gagasan itu mendapat penolakan dari para petinggi militer di Indonesia dan menimbulkan suasana saling curiga antara militer dan PKI.

Suasana itu semakin panas, ketika PKI semakin berusaha memprovokasi bentrokan antara aktivis dengan polisi dan militer yang terjadi pada tahun 1963.

Selain itu, para pemimpin PKI juga dinilai para petinggi militer angkatan darat RI, telah mempengaruhi tindakan represi (upaya menekan atau menindas) dari kalangan polisi dan tentara terhadap warga sipil dengan berdalih 'demi kepentingan bersama'.

Pemimpin PKI bernama DN Aidit, kala itu mengilhami kepentingan bersama itu dengan slogan 'Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi'.

Meletusnya Peristiwa G30S/PKI

Dalam buku Gestapu 65, pada 30 September 1965, operasi penculikan para jenderal militer indonesia dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri, sebagai Komandan Batalyon 1 cakrabirawa.

Letkol Untung menunjuk Lettu Dul Arief sebagai ketua pelaksanaan penculikan para jenderal dan perwira tinggi militer.

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan Cakrabirawa dan anggota PKI bergerak dari Halim perdanakusuma menuju rumah para perwira tinggi militer.

Pasukan Cakrabirawa memulai aksinya dengan target melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal.

Dalam aksi penculikan, tiga jenderal yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan dibunuh di rumah mereka.

Sementara itu, perwira lainnya yaitu Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup dan kemudian dibunuh oleh para anggota PKI.

Sementara itu, satu target lainnya yaitu Jenderal AH Nasution berhasil melarikan diri dan lolos ketika pasukan Cakrabirawa mengepung rumahnya.

Namun, ajudannya bernama Lettu Pierre Tendean, tertangkap dan kemudian dibawa ke Lubang buaya untuk dibunuh oleh anggota PKI.

Transisi Kekuasaan Presiden RI Pasca G30S/PKI