Masalahnya, legacy Jokowi membahayakan negara dan menyengsarakan rakyat. Sebut saja isu Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak layak dan tidak realistik untuk diwujudkan.
Proyek ini menyita APBN yang cukup besar di tengah kemiskinan rakyat yang meluas.
Tadinya, Jokowi berjanji IKN akan sepenuhnya didanai swasta. Faktanya, hingga hari ini tak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di sana meskipun pemerintah menawarkan sejumlah fasilitas menggiurkan bagi mereka.
Kenyataan ini secara eksplisit menegaskan bahwa proyek ini berpotensi mangkrak. Apalagi dilakukan tanpa studi kelayakan dan amdal yang diperlukan.
Legacy lain Jokowi yang bermasalah adalah sejumlah Omnibus Law, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kesehatan, yang kesemuanya berpihak pada kepentingan oligarki. Belum lagi isu korupsi dan sejumlah proyek infrastruktur yang tak operasional.
Program pembangunannya juga tak layak untuk ditiru karena hampir semuanya tak mencapai sasaran. Rata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya 4%.
Itupun yang menikmati adalah oligarki. Sebaliknya, rakyat bertambah miskin. Di tengah kemerosotan daya beli masyarakat, pemerintah membebani mereka dengan berbagai pajak untuk menutupi APBN yang jebol dan membayar utang.
Lalu, legacy dan program pembangunan mana yang perlu dilanjutkan?
Sebenarnya, masih banyak yang perlu ditulis untuk menggambarkan kegagalan pemerintah, namun ruang untuk mengungkapkan itu terbatas.
Maka, atas dasar pikiran dan moralitas apa yang dapat menjustifikasi keinginan Jokowi agar penggantinya meneruskan legacy dan program pembangunannya?
Apakah bakal capres sedemikian bodohnya sehingga tak dapat memajukan bangsa kalau tidak menjiplak semua yang datang dari pemerintahan sebelumnya?
Hal-hal yang mungkin menjadi alasan Jokowi berpihak pada bakal capres yang sesuai dengan seleranya adalah, pertama, ia menganggap legacy dan program pembangunannya berhasil sehingga perlu dilanjutkan tanpa perlu dipertanyakan. Aneh bukan?
Kedua, sesungguhnya ia menyadari banyak legacy-nya yang bermasalah terkait korupsi, konstitusi, demokrasi, kebebasan dan HAM.
Artikel Terkait
Bhabinkamtibmas Pulau Panggang Berdialog dengan Warga dalam Giat Jum'at Curhat
Srikandi Polres Kepulauan Seribu Berpartisipasi dalam Jumat Curhat di Pulau Kelapa
Dalam Jumat Curhat, Kapolres Kepulauan Seribu Turun Langsung Mendengarkan Keluhan Warga Pulau Harapan
Mengapa Generasi Milenial dan Gen Z Sering Menggunakan "Red Flag" dalam Media Sosial? Simak Sejarahnya
Proses Terbentuknya Minyak Bumi Terungkap: Sains Membantah Teori Dinosaurus