Bagaimana bisa mereka menjawab soal-soal uji kompetensi, jika mengoperasikan komputer saja tidak bisa?
Merujuk pada situasi dan tantangan yang dihadapi PKB saat ini, saya menawarkan beberapa hal untuk menjadi bahan diskusi pihak-pihak terkait, mulai dari PKB itu sendiri, Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) sebagai organisasi profesi, dan BKKBN sebagai instansi induk.
Baca Juga: Gus Dur, Satu Abad NU, dan Perlindungan Konsumen
Pertama, PKB harus memiliki kepercayaan diri yang baik. Seperti profesi lainnya, kehadiran PKB juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Kedua, PKB harus berani keluar dari zona nyaman, berani mencoba hal-hal yang baru, dan terus belajar dan memperbaharui skill agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi.
Ketiga, PKB harus tampil memberi solusi bagi persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
PKB bukanlah sekedar ”kondom” tapi juga bisa sebagai konselor, mentor, pendamping, dan narasumber untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat, seperti persoalan rumah tangga, kenakalan remaja, pengasuhan anak, hingga perekonomian.
Keempat, IPeKB sebagai organisasi profesi harus memperkuat positioning-nya di hadapan organisasi profesi lainnya.
Bangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain, seperti organisasi profesi, media massa, ormas, lembaga bisnis dan sebagainya.
Selain itu, IPeKB juga harus hadir dan mengambil sikap secara terbuka terhadap berbagai isu yang terkait dengan Bangga Kencana yang tengah menjadi perbincangan publik.
Kelima, BKKBN sebagai instansi induk harus membuka ruang yang luas bagi PKB untuk mengembangkan diri dan kompetensi.
Berikan PKB akses yang luas untuk belajar dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman yang baru.
Jika itu dilakukan secara serius, jangankan uji kompetensi, PKB juga pasti mampu menghadapi tantangan-tantangan lainnya.
Jika semua itu dilakukan, saya optimis, di masa mendatang profesi PKB akan jauh lebih diperhitungkan.
Apalagi jika melihat para PKB junior yang baru saja direkrut oleh BKKBN.