• Senin, 25 Oktober 2021

Menyelami Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Terhadap 'Wakil Tuhan'

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 10:25 WIB


 
Oleh: Andryan

Perubahan konstitusi dalam periode 1999-2002, telah banyak mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hal yang menarik untuk memberantas dan mencegah kemerosotan lembaga peradilan, yakni lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru, dan pembentukannya berdasarkan UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selanjutnya Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim, (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Istilah ‘menjaga dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan represif.

Baca Juga: Ini 5 Cara Membangun Rasa Percaya Diri di Tempat Kerja Baru

‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam konteks melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung adalah menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan (yang disebut sebagai tumpang tindih kewenangan). Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim.

Tentu saja ada bedanya. Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan; dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

Halaman:

Editor: Rohmat Rospari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Manfaat Sayuran Bayam untuk Kesehatan Rambut

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:44 WIB

5 Kota Tertua di Indonesia

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Jangan Mengabaikan Kehidupan Dunia

Minggu, 24 Oktober 2021 | 22:21 WIB

Tips Memilih Pesantren

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:56 WIB

Beberapa Keunggulan Presantren yang Perlu Diketahui

Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:38 WIB

Persoalan Jalan Kemal Attaturk

Kamis, 21 Oktober 2021 | 12:10 WIB

Kiat Mudah Mengolah Sampah Menjadi Kompos

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:34 WIB

Ayoo, Ajari Anak Memasak Sejak Dini

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:09 WIB

Apa bedanya antara Gestok, Gestapu, dan G30S PKI

Selasa, 19 Oktober 2021 | 23:22 WIB

Begini Cara Mengecek NIK KTP Secara Online

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:28 WIB

Ini Minuman Herbal Penurunan Kolesterol

Kamis, 14 Oktober 2021 | 10:44 WIB

Cegah Stunting Melalui Kegiatan Pik Remaja

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:31 WIB

PTMT Di Depok Berlangsung Aman Lebih Dari Sepekan

Selasa, 12 Oktober 2021 | 22:07 WIB

Ternyata Air Kelapa Bisa Dijadikan Skincare

Selasa, 12 Oktober 2021 | 20:45 WIB
X