• Jumat, 1 Juli 2022

Menyelami Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Terhadap 'Wakil Tuhan'

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 10:25 WIB


 
Oleh: Andryan

Perubahan konstitusi dalam periode 1999-2002, telah banyak mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hal yang menarik untuk memberantas dan mencegah kemerosotan lembaga peradilan, yakni lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru, dan pembentukannya berdasarkan UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selanjutnya Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim, (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Istilah ‘menjaga dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan represif.

Baca Juga: Ini 5 Cara Membangun Rasa Percaya Diri di Tempat Kerja Baru

‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam konteks melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung adalah menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan (yang disebut sebagai tumpang tindih kewenangan). Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim.

Tentu saja ada bedanya. Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan; dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

Halaman:

Editor: Rohmat Rospari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hidup Itu Harus Punya Tujuan

Senin, 27 Juni 2022 | 11:08 WIB

3 Tips Jaga Kesehatan Mata, Bagaimana Caranya

Jumat, 24 Juni 2022 | 09:24 WIB

Sikap Muslim terhadap Para Penghina Nabi

Jumat, 10 Juni 2022 | 18:17 WIB

Doa untuk Eril

Kamis, 2 Juni 2022 | 12:45 WIB

Secercah Kisah tentang Buya Syafii Maarif

Jumat, 27 Mei 2022 | 17:59 WIB

Bahaya Memutuskan Silaturrahim

Jumat, 20 Mei 2022 | 10:21 WIB

3 Jenis Malas dan Cara Mengatasinya, Apa Saja

Senin, 9 Mei 2022 | 13:03 WIB

Cara Mudik Bernilai Pahala, Simak Tips MUI

Rabu, 27 April 2022 | 17:16 WIB
X